JAKARTA - Aksi besar-besaran yang bakai digelar elemen pemuda, mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Petisi 28 pada 28 Januari nanti bukan tanpa alasan.
Setidaknya ada empat alasan prinsipil dari gerakan massa yang menuntut Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Wakil Presiden Boediono karena dalam 100 hari pemerintahannya sehingga gagal dalam memperbaiki kondisi bangsa.
Menurut salah satu deklarator Petisi 28 Haris Rusly, Bangsa Indoensia saat ini dihadapakan pada empat krisis yang serius.
Pertama, krisis kebangsaan. "Harga diri Indonesia hilang karena terjajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia dan kekayaannya menjadi sesajen dari penjajah yang tak hanya dari barat tapi juga timur," ungkap Haris.
Kedua, krisis kenegaraan karena saat ini Indonesia tidak hanya mengalami kritis politik, namun krisis kenegaraan akibat amendemen UUD 1945. Terjadi benturan antarlembaga negara, terutama di lembaga penegak hukum, seperti kasus Polri-KPK atau BI dengan BPK terkait dana penyelamatan Bank Century.
Ketiga, krisis kesejahteraan. Saat ini rakyat semakin terjepit adalah fakta, sedangkan para pejabat negara semakin tidak bermoral dan tidak peka dengan penderitaan rakyat. “Bukannya memikirkan nasib rakyat, pejabat justru disibukkan dengan mobil dinas seharga Rp1,3 miliar," beber Haris.
Keempat, krisis moral. Para pejabat negara malah terlibat dalam praktek korupsi, bukannya aktif menggiatkan gerakan antikorupsi dan antikemapanan. Pejabat negara tidak memberikan contoh yang baik bagi rakyat.
"Pejabat kita pada sakit jiwa, tak peka terhadap penderitaan masyarakat. Krisis ini sudah pada titik nadir terhadap moral pejabat," tandas dia.
Menghadapi sirtuasi krisis yang kian kritis itu, maka gerakan massa dari elemen masyarakat yang prihatian dan khawatir terhadap nasib bangsa menuntut SBY-Boediono agar mundur.
"Kami yang mengevaluasi 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono, tidak hanya menuntut pergantian kepemimpinan nasional, tapi mengganti sistem yang selama ini sudah menyengsarakan rakyat," kata Haris
take from : okezone news
